Pasir Pengaraian, 24 September 2024 – Pimpinan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) pada Selasa (24/09). Seminar yang bertemakan “Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum” ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, YM. Gita Febrita, S.H.I., M.H., Wakil Ketua, YM. Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., Plt. Panitera, Bapak Edlerman, A.Md., serta Sekretaris, Bapak Efendi, S.Ag., M.H.

Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di lingkungan peradilan terkait pentingnya aksesibilitas dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Dalam diskusi yang berlangsung, para narasumber menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang inklusif.

Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, YM. Gita Febrita, menyampaikan pentingnya komitmen dari seluruh pihak di lingkungan peradilan agama dalam mengimplementasikan prinsip keadilan yang merata, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. “Kehadiran kami dalam seminar ini merupakan wujud dukungan dan komitmen Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk turut mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” ujar YM. Gita.

Sementara itu, Wakil Ketua, YM. Surya Darma Panjaitan, menambahkan bahwa seminar ini memberikan wawasan baru terkait bagaimana penyandang disabilitas dapat dilindungi hak-haknya dalam proses peradilan. “Kami akan terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam setiap proses hukum di Pengadilan Agama,” ujarnya.

Dengan partisipasi aktif dalam seminar ini, diharapkan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat menerapkan berbagai kebijakan dan inovasi dalam pelayanan publik yang semakin ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta mendukung sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.(MDH)