Natuna, Senin (03/10) Bertempat di Media Center Pengadilan Agama Natuna, Ketua Pengadilan Agama Natuna, Padmilah, S.H.I.,M.H, Wakil Ketua PA Natuna Nur Fatah, S.H.I.,M.H.I, Panitera Pengadilan Agama Natuna Drs.Ishak, dan Sekretaris Yendri Elvi, S.Si ikuti pengucapan pakta integritas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara Daring/virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Turut hadir secara virtual dalam kegiatan pengucapan pakta integritas ini seluruh Pimpinan dan Panitera seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding seluruh Indonesia.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, tidak meminta, memberi atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.Dalam sambutannya  menyampaikan pentingnya peningkatan komitmen integritas dalam rangka mendukung program Mahkamah Agung menjadi lembaga yang bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Poin-poin yang disampaikan Ketua BADILAG sebagai berikut:

1. Keluar kantor harus atas izin atasan;
2. Jangan bergaya hidup bermewah-mewahan, apa lagi memamerkan kemewahan di media sosial;
   3. Jangan mengomentari kebijakan pemerintah, terlebih lagi mengomentarinya di media sosial;
   4. Tiap satuan kerja di bawah MA harus mengucapkan pakta integritas.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengucapan pakta integritas oleh Pimpinan dan Panitera seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding seluruh Indonesia.

Dengan telah diikrarkannya kembali pakta integritas oleh Pimpinan dan Panitera seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding seluruh Indonesia diharapkan betul-betul mampu menciptakan lingkungan peradilan yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.