Natuna, 15 Juli 2022

Hakim Pengadilan Agama Natuna, Bapak Helmi Ziaul Fuad, S.H.I.,S.H.,M.H menjadi Narasumber dalam acara Dialog Kopi Pagi (Kancah Opini Pagi Hari) di RRI Ranai, dengan tema ‘’Polemik Nomenklatur NIKAH BELUM TERCATAT pada Kartu Keluarga (KK)’’Kegiatan dialog dilakukan secara live streaming di 105,9 FM pro1, streaming youtube RRI Ranai, dan Facebook RRI Ranai. Turut menjadi Narasumber juga Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Natuna, bapak H.Ilham Kauli, S.Sos.,M.Si.

Keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9/2016 dan diperbarui oleh Permendagri 108/2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilkan Akta Kelahiran banyak menimbulkan polemik di masyarakat. regulasi tersebut secara substansial dapat menangkap spirit perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri. Sedangkan, dari aspek lain seperti perlindungan terhadap perempuan, keberadaan nomenkaltur nikah belum tercatat justru akan berdampak ketidakpastian hukum terhadap perempuan.

Bapak Helmi Ziaul Fuad, S.H.I.,S.H.,M.H menyampaikan bahwa nomenklatur NIKAH BELUM TERCATAT di KK tersebut dapat menyuburkan praktik nikah siri di tengah masyarakat. tujuan Negara adanya pencatatan nikah secara sah itu salah satunya adalah untuk melindungi perempuan, karena yang banyak menjadi korban itu perempuan.dan juga anak. Maka perlu penekanan kepada masyarakat bahwa pencatatan nikah itu merupakan hal yang penting. Ketika pernikahan itu tidak tercatat maka dampaknya tidak ada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di kemudian hari ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikah sirih mereka. Maka diharapkan ada komunikasi antara pihak-pihak terkait khususnya pembuat undang-undnag/kebijakan mengatasi fenomena nikah tidak tercatat ini. Dan perlu ada regulasi yang jelas dan tegas dari pembuat kebijakan/undang-undang untuk membuat aturan tegas mengenai sahnya sebuah pernikahan. (fn)

Tonton video live streaming lengkapnya  di https://www.youtube.com/watch?v=ZgZ5rd0l_9E