PA TBK News,

Jum’at 04 Maret 2022, Bertempat di ruang Media Center Ketua PA Tanjung Balai Karimun M. Andri Irawan, S.H.I., M.H beserta para Hakim dan Panitera PA Tanjung Balai Karimun mengikuti “Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) dilingkungan Peradilan Agama” melalui Zoom Meeting.

Acara diawali dengan menyayikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung kemudian dilanjutkan pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an dan seterusnya dibuka oleh Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Menurut beliau yang juga sebagai Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Ditjen Badilag menyatakan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah yang sama dalam mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama, agar satker PA yang diusulkan dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Direktur Ditjen Badilag YM Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H untuk membuka Acara Sosialisasi Pembangunan ZI dilingkungan Peradilan Agama.

Narasumber dari Kemenpan RI menyampaikan, bahwa ZI merupakan miniature dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan yang penting adalah menyamakan pemahaman/persepsi dan pengetahuan mengenai enam area ZI. Pimpinan satker beserta jajarannya harus memahami dan mengetahui bahwa di satkernya telah dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. ZI adalah milik bersama, jadi semua lini mulai dari pimpinan sampai bawahan harus terlibat dalam pembangunan ZI. Karena kebanyakan kegagalan evaluasi ZI tahun lalu salah satunya disebabkan karena pemahaman tentang ZI belum utuh, tidak semua memahami ada pembangunan ZI di kantornya, dan juga terdapat perbedaan antara yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu pastikan setiap area berjalan sesuai dengan target dan indikatornya masing-masing, adapun Areanya adalah :

1. Area I Manajemen Perubahan, mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja, menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi dan terimplentasinya Core Value ASN Berahlak.
2. Area II Penataan tata laksana, mewujudkan meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
3. Area III Penataan Manajemen SDM, mewujudkan Meningkatnya ketaatan, transparansi, akuntabilitas, disiplin, efktivitas manajemen, profesionalisme SDM.
4. Area IV Penguatan Akuntabilitas, mewujudkan meningkatnya kinerja dan akuntabilitas satker.
5. Area V Penguatan Pengawasan, mewujudkan meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
6. Area VI Pelayanan Publik, mewujudkan meningkatnya kualitas pelayanan publik, lebih cepat, murah, aman dan lebih udah dijangkau, standardisasi pelayanan Nasional, jumlah dan meningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap layanan.