pa-bangkinang.go.id

Bangkinang, 25 September 2026 – Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung penguatan akuntabilitas kinerja satuan kerja. Salah satunya melalui keikutsertaan Hakim PA Bangkinang, Delbi Ari Putra, S.H., M.H., dalam Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Batch X Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur peradilan terkait penerapan SAKIP sebagai instrumen penting dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai aspek SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, hingga evaluasi serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

Keikutsertaan Delbi Ari Putra dalam pelatihan ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Pengetahuan yang diperoleh juga dapat mendukung pemahaman aparatur terhadap keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.

Ketua PA Bangkinang, Dr. Padmilah, S.H.I., M.H., menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang SAKIP merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja satuan kerja.

Pemahaman terhadap SAKIP penting untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas memiliki perencanaan, ukuran kinerja, serta pertanggungjawaban yang jelas. Pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan akuntabilitas kinerja di satuan kerja.

Bagi PA Bangkinang, keikutsertaan dalam pelatihan SAKIP juga menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat budaya kinerja yang terukur, efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui penguatan kompetensi aparatur, PA Bangkinang terus berupaya mendukung penerapan SAKIP secara konsisten serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan peradilan kepada masyarakat."Tolak Suap Tolak Gratifikasi"(ITK/TimITPABkn).