Selatpanjang | www.pa-selatpanjang.go.id

Jakarta — Analis Perkara Peradilan (APP) Pengadilan Agama Selatpanjang, Ilham Ramadhani, turut berkontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum tata negara pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-9 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat. Ilham terpilih sebagai salah satu presenter setelah karya tulis yang disusunnya bersama Nur Hikmah Damayanti dan Yanda Wijaya dinyatakan lolos untuk dipresentasikan dalam forum akademik hukum tata negara tingkat nasional tersebut.

Karya ilmiah yang dipresentasikan berjudul “Independensi Yudisial dan Faktor Ekstra-Yuridis: Rekonstruksi Hukum Acara menuju Procedural Judicial Independence.” Tulisan tersebut berangkat dari perhatian terhadap independensi kekuasaan kehakiman yang tidak hanya perlu dipahami sebagai prinsip kelembagaan, tetapi juga perlu dijamin melalui desain dan mekanisme prosedural dalam proses peradilan.

Melalui gagasan Procedural Judicial Independence, paper tersebut membahas bagaimana hukum acara dapat direkonstruksi untuk menciptakan mekanisme yang mampu melindungi proses peradilan dari berbagai faktor ekstra-yuridis. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain blind case assignment, manajemen perkara digital, pemeriksaan potensi konflik kepentingan, pedoman penalaran yudisial, Judicial Independence Checklist, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial secara terbatas sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (decision-support system), dengan tetap menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menentukan putusan.

Gagasan tersebut menempatkan independensi yudisial bukan semata-mata sebagai kebebasan hakim dari intervensi institusional, melainkan juga sebagai suatu kondisi yang perlu dibangun dan dijaga melalui prosedur peradilan yang transparan, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu meminimalkan pengaruh yang tidak relevan terhadap proses pengambilan keputusan.

Paper yang dipresentasikan Ilham bersama kedua penulis lainnya kemudian menjadi salah satu kontributor dalam rekomendasi hasil konferensi yang selanjutnya diaudiensikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya membawa hasil diskursus akademik dari forum KNHTN ke dalam ruang kelembagaan negara, sehingga gagasan dan rekomendasi yang berkembang dalam konferensi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan dan penguatan kebijakan ketatanegaraan.

Dalam rekomendasi tersebut, para pemakalah konferensi turut memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan konstitusional dan kelembagaan yang berkembang di Indonesia. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, yang pembahasannya hingga saat ini masih menjadi bagian dari agenda legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pembahasan mengenai jabatan hakim dipandang memiliki keterkaitan erat dengan desain kelembagaan kekuasaan kehakiman, kedudukan hakim, serta jaminan independensi peradilan.

Keikutsertaan Ilham dalam forum tersebut sekaligus memperlihatkan keterhubungan antara praktik aparatur peradilan dengan perkembangan pemikiran hukum di tingkat nasional. Sebagai Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Selatpanjang, keterlibatan dalam forum akademik tersebut memberikan ruang untuk membawa pengalaman dan perspektif yang bersentuhan langsung dengan administrasi serta proses peradilan ke dalam diskursus yang lebih luas mengenai pembaruan hukum acara dan independensi kekuasaan kehakiman.

Forum yang Mempertemukan Lembaga Negara dan Akademisi Hukum

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-9 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dengan dukungan berbagai lembaga negara, di antaranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melibatkan berbagai lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil.

Kehadiran berbagai institusi tersebut menjadikan KNHTN sebagai ruang pertemuan antara akademisi, praktisi hukum, lembaga negara, peneliti, dan masyarakat sipil untuk mendiskusikan berbagai persoalan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia. Forum ini tidak hanya menjadi ruang presentasi karya ilmiah, tetapi juga menjadi wadah pertukaran gagasan mengenai arah perkembangan hukum dan kelembagaan negara.

Rangkaian kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Dr. Rahmat Bagja serta Direktur PUSaKO, Dr. Charles Simabura.

Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh hukum dan ketatanegaraan nasional sebagai pembicara. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. Dr. Saldi Isra, menyampaikan orasi ilmiah dalam rangkaian kegiatan. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Eddy O.S. Hiariej, yang turut memberikan perspektif mengenai perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia.

Anugerah Konstitusi Mohammad Yamin

Selain agenda konferensi dan presentasi karya ilmiah, KNHTN ke-9 juga dirangkaikan dengan Anugerah Konstitusi Mohammad Yamin, sebuah penghargaan yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi dalam pemikiran, pengembangan, dan perjuangan konstitusi di Indonesia.

Rangkaian kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting dalam perjalanan hukum dan ketatanegaraan Indonesia, di antaranya Prof. Dr. Maria Farida Indrati, yang dikenal sebagai Hakim Konstitusi perempuan pertama Indonesia, serta Prof. Dr. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kehadiran para tokoh tersebut memberikan dimensi historis sekaligus akademik terhadap penyelenggaraan konferensi.

Bagi Ilham Ramadhani, keterlibatan sebagai presenter dalam KNHTN ke-9 tidak hanya menjadi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan mengenai independensi yudisial, hukum acara, dan pembaruan peradilan dengan diskursus hukum tata negara yang berkembang di tingkat nasional.

Melalui karya tersebut, Ilham bersama Nur Hikmah Damayanti dan Yanda Wijaya turut mendorong pembahasan mengenai pentingnya membangun independensi yudisial yang tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga diperkuat melalui prosedur peradilan. Gagasan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari rekomendasi konferensi yang disampaikan kepada lembaga negara, sekaligus menempatkan isu independensi kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari agenda pembaruan hukum dan ketatanegaraan Indonesia. ________________________________________

Penulis: Tim Humas PA Selatpanjang

Editor: Humas PA Selatpanjang

Dokumentasi: Protokol & Humas Pengadilan Agama Selatpanjang

#MahkamahAgungUnggul #BadilagExcellent #PTAPekanbaruLuarBiasa #PASelatpanjang #PASelatpanjangSmart #SmartCourt #Melekat #KeadilanUntukSemua #BanggaMelayaniBangsa #ReformasiBirokrasi #PANRB

Silahkan klik tautan link : website PA Selatpanjang https://pa-Selatpanjang.go.id/id/, Facebook PA Selatpanjang https://www.facebook.com/pengadilanagamaSelatpanjang, Instagram PA Selatpanjang https://www.instagram.com/pa_Selatpanjang/ Twitter PA Selatpanjang https://x.com/pa_Selatpanjang dan Tiktok PA Selatpanjang https://www.tiktok.com/@pengadilanagamaselatpanj