Tembilahan — Rabu, 26 Agustus 2026, Pengadilan Agama Tembilahan mengikuti Rapat Koordinasi Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring diruang Media Center melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 26–28 Agustus 2026, tersebut diselenggarakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum PTA Pekanbaru.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., Panitera Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I., M.H., Sekretaris Nur Syahidi, S.H.I., M.H., dan Bendaharawan Penerimaan Nurviyani, S.H. Keikutsertaan unsur pimpinan dan pejabat kepaniteraan serta kesekretariatan tersebut merupakan bentuk komitmen PA Tembilahan dalam mengikuti arahan dan kebijakan PTA Pekanbaru.

Rapat koordinasi mengusung agenda utama percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum PTA Pekanbaru Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi bagi satuan kerja untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada hari pertama, Rabu, 26 Agustus 2026, rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan peserta, pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI, serta sambutan Ketua Panitia dan Ketua PTA Pekanbaru, Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H. Selanjutnya, peserta menerima materi mengenai Kebijakan PTA Pekanbaru dan pembahasan permasalahan yang ditemukan dalam perkara banding, baik dari aspek hukum formal maupun hukum materiil.

Dalam pemaparan Kebijakan Umum PTA Pekanbaru, disampaikan bahwa kebijakan peradilan pada tingkat banding merupakan penjabaran dan implementasi kebijakan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing tingkatan peradilan serta kebutuhan dan permasalahan spesifik di wilayah hukum PTA Pekanbaru.

Arah kebijakan pimpinan PTA Pekanbaru menitikberatkan pada peningkatan kinerja, penguatan pengawasan, percepatan pelayanan, transformasi digital, dan penguatan integritas. Kelima arah tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong satuan kerja agar mampu mencapai target secara optimal, mendeteksi permasalahan sejak dini, memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas, memanfaatkan teknologi secara efektif, serta membangun budaya kerja yang bersih dan profesional.

Selain itu, prioritas kebijakan PTA Pekanbaru mencakup penyelesaian perkara, digitalisasi, peningkatan kualitas putusan, pengawasan, pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, serta akuntabilitas. Dalam bidang penyelesaian perkara, satuan kerja diarahkan untuk mempercepat penyelesaian dan minutasi perkara, meningkatkan ketertiban administrasi perkara, melakukan monitoring secara berkala terhadap perkara berumur panjang, serta memberikan perhatian khusus terhadap perkara yang mengalami hambatan atau penundaan berulang.
Dalam aspek pelayanan publik, PTA Pekanbaru menekankan pelayanan yang transparan, akuntabel, berkeadilan, mudah, dan cepat. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat serta tidak diskriminatif.

Sementara dalam bidang digitalisasi, satuan kerja didorong untuk mengoptimalkan penggunaan SIPP dan E-Court, memanfaatkan E-Litigation sesuai kebutuhan dan regulasi, mengelola data secara akurat dan mutakhir, melakukan monitoring perkara berbasis sistem, serta mengembangkan digitalisasi administrasi dan pemanfaatan dashboard kinerja.

Memasuki hari kedua, Kamis, 27 Agustus 2026, peserta mengikuti sejumlah materi yang berkaitan dengan tugas dan peningkatan kinerja aparatur, antara lain Administrasi Kasasi dan PK Secara Elektronik, Pengendalian Gratifikasi, Optimalisasi Kinerja Kepaniteraan, serta SAKIP. Materi tersebut disampaikan oleh sejumlah pejabat PTA Pekanbaru sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Rangkaian kegiatan juga menekankan pentingnya pengawasan sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan, menemukan permasalahan sejak dini, memastikan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan, memberikan solusi terhadap hambatan, serta meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja.

Dalam hal peningkatan sumber daya manusia, PTA Pekanbaru mendorong peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, penguatan integritas dan disiplin kerja, peningkatan profesionalisme, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, penguasaan teknologi informasi, serta budaya belajar dan berbagi pengetahuan.

Aspek integritas juga menjadi perhatian penting. Aparatur peradilan diarahkan untuk menolak pemberian yang tidak semestinya, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak melakukan diskriminasi atau perlakuan khusus, menjaga profesionalitas dan kerahasiaan sesuai ketentuan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Memasuki hari ketiga, Jumat, 28 Agustus 2026, kegiatan dijadwalkan ditutup oleh Ketua PTA Pekanbaru. Seluruh rangkaian rapat koordinasi diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar-satuan kerja dalam melaksanakan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

Keikutsertaan Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Bendaharawan Penerimaan PA Tembilahan dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen satuan kerja untuk terus meningkatkan koordinasi, profesionalitas, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan tugas. Semangat tersebut sejalan dengan arah kebijakan PTA Pekanbaru, yaitu “Bersinergi, Berkinerja, dan Berintegritas.”

Melalui rapat koordinasi ini, PA Tembilahan diharapkan dapat terus mengimplementasikan kebijakan yang telah disampaikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta menjaga integritas aparatur. Dengan demikian, setiap program dan kebijakan dapat memberikan perubahan nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.