Pasir Pengaraian, 14 Juli 2026 – Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H., didampingi Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, serta Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Media Center Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada Selasa, 14 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026.

Sosialisasi dan bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada satuan kerja mengenai kebijakan serta mekanisme pelaksanaan penilaian mandiri PEKPPP Tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi mengenai kebijakan PEKPPP Tahun 2026, tata cara pengisian dan pelaksanaan sistem penilaian mandiri, serta berbagai ketentuan teknis yang menjadi indikator dalam evaluasi kualitas pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan berbagai kendala maupun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PEKPPP di satuan kerja masing-masing. Melalui forum tersebut diharapkan seluruh peserta memiliki persepsi yang sama dalam memahami indikator penilaian sehingga proses evaluasi mandiri dapat dilaksanakan secara objektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keikutsertaan pimpinan dan jajaran Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut, diharapkan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat mempersiapkan pelaksanaan Penilaian Mandiri PEKPPP Tahun 2026 secara optimal, sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima, profesional, transparan, dan akuntabel.(YAI)