Tembilahan – Dalam rangka mendukung penyusunan perencanaan anggaran yang efektif dan akuntabel, Pengadilan Agama (PA) Tembilahan mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Media Center PA Tembilahan oleh Sekretaris PA Tembilahan, Maini Asniar, S.H.I., bersama Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), Virdatunisa, S.H.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2027, sekaligus sebagai bagian dari persiapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027.

Dalam arahannya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, H. Sahwan, S.H., M.H., menekankan pentingnya penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 yang dilakukan secara cermat, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI. Beliau juga mengingatkan agar setiap satuan kerja memastikan perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil, didukung data yang akurat, serta memperhatikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Sekretaris PA Tembilahan, Maini Asniar, S.H.I., menyampaikan bahwa keikutsertaan PA Tembilahan dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen satuan kerja untuk menyusun perencanaan anggaran yang selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rapat berlangsung dengan lancar melalui pemaparan materi dan sesi diskusi yang diikuti oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, PA Tembilahan berkomitmen menyusun Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas layanan peradilan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel.