Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, 2 Juli 2026, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, didampingi Panitera dan Jurusita Pengganti (JSP), mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) ini dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (2/7/2026). Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mengikuti kegiatan tersebut melalui Media Center Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sesuai dengan surat pemanggilan peserta Nomor 1059/DJA/DL.1.3/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026.
Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan diikuti oleh seluruh Pengadilan Tinggi Agama serta Pengadilan Agama di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait efektivitas mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan para pihak melalui surat tercatat yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, para peserta memperoleh pemaparan mengenai hasil implementasi di lapangan, berbagai kendala yang masih dihadapi oleh satuan kerja, serta langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan pemanggilan secara lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum. Diharapkan hasil pemantauan dan evaluasi yang diperoleh dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat yang tercatat, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan semakin meningkat serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Agama.(RHS)