pa-bangkinang.go.id

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru menyelenggarakan Diskusi Hukum Tahun 2026 bersama Pengadilan Agama (PA) se-Wilayah Hukum PTA Pekanbaru pada 05–06 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Busthanul Arifin PTA Pekanbaru sebagai forum strategis untuk memperkuat keseragaman penerapan hukum serta meningkatkan kualitas penanganan perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Diskusi hukum ini diikuti oleh para pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan dari seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Pekanbaru. Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan suasana dialogis dan konstruktif, membahas berbagai isu hukum aktual yang kerap muncul dalam praktik peradilan, sekaligus menyamakan persepsi dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Dalam forum diskusi tersebut, peserta secara aktif menyampaikan pandangan, pengalaman, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara. Berbagai topik strategis dibahas, mulai dari penerapan hukum acara, dinamika perkara keluarga dan ekonomi syariah, hingga upaya peningkatan kualitas putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Diskusi hukum ini menjadi sarana penting untuk membangun kesatuan pemahaman di antara aparatur peradilan, sehingga perbedaan penafsiran hukum dapat diminimalisir. Keseragaman penerapan hukum dinilai sangat penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Selain sebagai forum ilmiah, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan penguatan sinergi antar satuan kerja peradilan agama. Melalui pertukaran gagasan dan diskusi mendalam, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat.

Melalui terselenggaranya Diskusi Hukum PTA Pekanbaru Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum PTA Pekanbaru mampu menerapkan hukum secara konsisten, profesional, dan berintegritas. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan peradilan agama yang agung, modern, dan dipercaya masyarakat.(ITK/TimITPABkn)