Tembilahan – Ketua Pengadilan Agama Tembilahan yang diwakili oleh H. Jabbal Nur, S.H.I menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Jl. H.R. Soebrantas, Kota Tembilahan pada Jumat, tanggal 22 Agustus 2025. 

Agenda utama rapat kali ini adalah Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna Ke-26, Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2025, Kabupaten Indragiri Hilir, yang di pimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Bpk. Asmadi. SH.

Tampak hadir pada rapat tersebut Ketua DPRD Inhil, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam pidatonya, Bupati H. Herman menyampaikan Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dalam keadaan sehat wal’afiat dan dapat mengikuti Sidang Paripurna DPRD yang terhormat ini.

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad SAW. “Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad.”

Sebagaimana kita ketahui, perubahan APBD merupakan mekanisme konstitusional yang bertujuan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan serta alokasi anggaran terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar proses teknis, melainkan ikhtiar untuk memastikan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Indragiri Hilir.

Alhamdulillah, setelah melalui pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, hari ini telah dicapai persetujuan bersama atas Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

Sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2024, paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan, Ranperda dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD perubahan wajib disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, dan hasil evaluasi tersebut akan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Melalui forum ini, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir atas kerja keras, kesungguhan, dan semangat kemitraan konstruktif dalam membahas rancangan perubahan APBD.

Pembahasan ini mencakup penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Semua dilakukan agar pelaksanaan program pembangunan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah.

Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Proses yang dilalui membuktikan sinergi eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik dalam semangat demokrasi.

Perubahan APBD ini diharapkan menjadi instrumen efektif menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah saya ajak untuk melaksanakan APBD perubahan dengan penuh tanggung jawab, profesionalitas, dan integritas.

Saya juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses ini. Namun, hal tersebut tidak mengurangi substansi dan semangat kita menghadirkan APBD perubahan yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama yang baik selama proses pembahasan.

Semoga persetujuan bersama ini menjadi langkah strategis mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir serta memperkuat sinergi demi kemajuan daerah yang kita cintai bersama.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka untuk Menyampaikan secara resmi hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Memberikan penjelasan serta rekomendasi Badan Anggaran atas materi perubahan yang telah dibahas bersama Pemerintah Daerah, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (hk)