Pangkalan Kerinci, Kamis 13 Februari 2025

Pagi ini Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang diwakili oleh Kasubag Perencanaan T.I dan Pelaporan Oksa Lissa Putri, SE, M.H. mengikuti Rapat koordinasi untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Surat Sekretariat Negara Nomor B10/KSN/S/TU.01/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Pembahasan Tindaklanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, melalui video conference digelar di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), dipimpin langsung oleh H. Sahwan, S.H., M.H., Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi MA RI. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang tercantum dalam instruksi presiden dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat lembaga peradilan. Dalam rapat tersebut, H. Sahwan menyampaikan pentingnya peran Mahkamah Agung dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, termasuk implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia. "Sebagai lembaga yang menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, Mahkamah Agung harus menjadi contoh dalam menjalankan instruksi presiden dengan sebaik-baiknya," ujar H. Sahwan.

Pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, dijelaskan pula berbagai langkah konkret yang harus dilakukan, termasuk penguatan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung proses peradilan yang lebih cepat dan efisien. "Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan lancar dan tepat sasaran," tambahnya.

Selain itu, H. Sahwan menekankan pentingnya evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berdampak pada kinerja peradilan di Indonesia. "Evaluasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan Inpres ini, agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung dan berbagai instansi terkait dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik dan transparan sesuai dengan arahan Presiden.(kom_pkc)